Petani Konawe Jadi Korban Rantai Distribusi, Solar Subsidi Dijual Hingga Rp14 Ribu per Liter
BAITSULTRA.COM/KONAWE – Musim tanam kedua tahun 2026 sudah di depan mata. Di hamparan persawahan Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, para petani mulai mempersiapkan lahan, memperbaiki saluran irigasi, dan menghitung kebutuhan biaya produksi. Namun di balik optimisme menyambut musim tanam, tersimpan kegelisahan lama yang kembali menghantui mereka yakni sulitnya mendapatkan Biosolar bersubsidi dengan harga resmi.
Bagi sebagian orang, perbedaan harga beberapa ribu rupiah mungkin tidak terlalu berarti. Namun bagi petani yang mengelola sawah dengan biaya produksi yang terus meningkat, setiap rupiah memiliki dampak besar terhadap keuntungan yang akan mereka peroleh saat panen nanti.
Pemerintah menetapkan harga Biosolar bersubsidi sebesar Rp 6.800 per liter. Angka tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat sektor produktif, termasuk petani, agar biaya operasional tidak terlalu tinggi. Namun realitas yang terjadi di lapangan justru jauh dari tujuan tersebut.
Di Kecamatan Wonggeduku, banyak petani mengaku membeli Biosolar dari pengecer dengan harga mencapai Rp 500 ribu per jeriken berisi 35 liter. Jika dihitung, harga tersebut setara dengan sekitar Rp 14.285 per liter atau lebih dari dua kali lipat harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang terus berulang di kalangan petani. Jika negara telah memberikan subsidi, mengapa petani tetap membeli dengan harga yang sangat mahal?
Di era pertanian modern, solar bukan sekadar bahan bakar. Solar adalah penggerak utama berbagai aktivitas pertanian. Hand tractor yang digunakan untuk membajak sawah membutuhkan Biosolar. Begitu pula combine harvester yang digunakan saat panen. Bahkan sejumlah pompa air yang membantu pengairan lahan pertanian juga bergantung pada pasokan bahan bakar tersebut. Tanpa solar, sebagian besar aktivitas pertanian akan terhambat.
Karena itu, ketika harga Biosolar di tingkat petani melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang. Kenaikan biaya tersebut berpotensi memengaruhi keseluruhan biaya produksi pertanian.
Seorang petani di Wonggeduku yang enggan disebutkan namanya mengaku harga bahan bakar dari pengecer terus menjadi beban tambahan bagi petani setiap musim tanam.
“Yang menjadi masalah sebenarnya bukan harga di SPBU. Kami tahu pemerintah sudah menetapkan harga subsidi. Masalahnya ketika solar itu sampai ke tangan petani, harganya sudah naik lebih dari dua kali lipat,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap musim tanam para petani selalu dihadapkan pada situasi yang sama. Mereka membutuhkan solar dalam jumlah besar, tetapi akses untuk memperoleh BBM subsidi secara langsung sangat terbatas.
Persoalan yang dikeluhkan petani bukan tanpa alasan. Berbagai aturan distribusi BBM subsidi membuat petani tidak bisa dengan mudah datang ke SPBU, lalu membeli Biosolar sesuai kebutuhan mereka. Pembelian menggunakan jeriken memiliki ketentuan tertentu. Selain itu, sistem distribusi yang mengutamakan kendaraan terdaftar membuat banyak petani kesulitan mengakses solar subsidi secara langsung.
Akibatnya, muncul rantai distribusi yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap BBM subsidi. Dari tangan mereka, Biosolar kemudian dijual kembali kepada petani dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Petani mengaku tidak memiliki banyak pilihan. Ketika musim tanam harus segera dimulai dan alat pertanian membutuhkan bahan bakar, mereka terpaksa membeli dengan harga berapa pun yang tersedia.
“Kalau tidak beli, sawah tidak bisa diolah. Kalau beli, biayanya semakin besar. Kami berada di posisi yang sulit,” kata petani lainnya.
Keluhan mengenai solar bersubsidi datang pada saat petani juga menghadapi berbagai tantangan lain. Harga pupuk yang terus meningkat menjadi persoalan tersendiri. Biaya tenaga kerja juga mengalami kenaikan. Belum lagi biaya sewa alat pertanian yang tidak murah.
Di sisi lain, harga gabah sebagai hasil produksi petani tidak selalu stabil. Ketika biaya produksi naik sementara harga jual hasil panen tidak mengalami peningkatan yang sebanding, keuntungan petani otomatis menyusut.
Dalam situasi seperti itu, mahalnya harga solar menjadi beban tambahan yang semakin menekan sektor pertanian.
Padahal pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Petani menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun mereka merasa masih menghadapi berbagai kendala mendasar yang belum terselesaikan.
Lantas siapa yang Menikmati Subsidi? Pertanyaan ini menjadi inti dari keresahan para petani. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Tujuannya jelas, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk petani, agar biaya produksi tetap terkendali.
Namun ketika harga Biosolar yang semula Rp 6.800 per liter berubah menjadi lebih dari Rp 14 ribu per liter saat tiba di sawah, petani mulai mempertanyakan efektivitas sistem yang ada.
“Kalau petani harus membeli dengan harga seperti itu, berarti yang menikmati subsidi bukan petani. Yang menikmati justru mereka yang bisa mendapatkan solar subsidi lalu menjualnya kembali,” ujar seorang petani.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan yang selama ini terpendam. Mereka tidak mempersoalkan kebijakan subsidi pemerintah. Yang mereka soroti adalah bagaimana subsidi tersebut didistribusikan hingga sampai kepada penerima yang sebenarnya.
Dengan kondisi ini, para petani berharap pemerintah daerah, aparat pengawas, serta instansi terkait dapat mencari solusi yang lebih berpihak kepada sektor pertanian.
Salah satu harapan yang sering disampaikan adalah adanya mekanisme distribusi khusus bagi kelompok tani sehingga mereka dapat memperoleh Biosolar bersubsidi secara langsung tanpa harus bergantung pada pengecer.
Dengan sistem yang lebih terkontrol, subsidi diharapkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan dan tidak berhenti di tengah jalan. Apalagi Kabupaten Konawe dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi Tenggara yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi beras daerah.
Bagi petani, akses terhadap bahan bakar bukan sekadar urusan ekonomi. Ini menyangkut keberlanjutan produksi pangan dan masa depan sektor pertanian itu sendiri.
Di tengah berbagai program pemerintah yang mendorong swasembada dan ketahanan pangan nasional, kondisi yang dialami petani Wonggeduku menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Negara telah mengalokasikan subsidi agar biaya produksi pertanian menjadi lebih ringan. Namun di lapangan, banyak petani justru membeli solar dengan harga yang nyaris tiga kali lipat dari harga yang ditetapkan pemerintah.
Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa pembenahan, maka tujuan utama subsidi berisiko melenceng dari sasarannya.
Dan selama Biosolar subsidi masih berubah menjadi komoditas mahal sebelum sampai ke sawah, satu pertanyaan akan terus menggema dari lahan-lahan pertanian Konawe:
Ketika negara telah mensubsidi solar untuk petani, mengapa petani masih menjadi pihak yang paling mahal membayarnya?
Pos terkait
Tidak ada komentar