Pesan Bupati Konawe: Jangan Karena PAD, UMKM dan Warga Jadi Korban
BAITSULTRA.COM/KONAWE – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alasan untuk membebani masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan PAD Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula BKPSDM Konawe, Senin (3/8/2026). Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Konawe Dr. Ferdinand Sapan, Kepala Bapenda Andi Tenri Rawe Lasandara, Kepala Dinas Perhubungan Febri Malaka, Kepala Dinas Nakertrans Ilham Jaya, para pimpinan OPD, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Dalam forum tersebut, Yusran secara khusus menyoroti wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, kebijakan perpajakan harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut langsung kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
“PBB-P2 ini sangat sensitif. Jangan sampai kita tergesa-gesa menaikkan tarif hanya karena ingin mengejar target PAD. Masyarakat dan UMKM yang akan merasakan dampaknya terlebih dahulu. Jangan sampai kebijakan fiskal justru memicu keresahan,” tegas Yusran.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman sejumlah daerah yang menaikkan tarif pajak secara drastis hingga memicu penolakan publik. Menurutnya, pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman tersebut dan mengedepankan pendekatan yang lebih bijak.
Dari data yang dipaparkan dalam rapat, realisasi PAD Kabupaten Konawe hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp184 miliar atau 52,81 persen dari target sebesar Rp348,4 miliar. Capaian tersebut menunjukkan tren positif, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar karena distribusi penerimaan antarwilayah belum merata.
Kecamatan Morosi menjadi penyumbang tertinggi dengan capaian 64,51 persen, disusul Kecamatan Kapoiala sebesar 60,50 persen. Sebaliknya, beberapa wilayah masih menunjukkan capaian yang rendah, di antaranya Routa 0,92 persen, Asinua 2,76 persen, Lalonggasumeeto 2,50 persen, Puriala 20,96 persen, dan Abuki 40 persen.
Melihat kondisi tersebut, Bupati meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk lebih aktif menggali potensi wilayah masing-masing serta tidak hanya bergantung pada kontribusi pajak dari sektor perusahaan besar.
“Jangan terus-menerus mengandalkan perusahaan. Setiap wilayah punya potensi yang harus digali. Camat, lurah, dan kepala desa harus menjadi ujung tombak dalam mendata dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada,” ujarnya.
Menurut Yusran, ketergantungan terhadap sumber PAD tertentu seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berisiko tinggi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan aktivitas investasi. Karena itu, validitas data objek pajak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan daerah.
Selain membahas evaluasi PAD, rapat tersebut juga menjadi momentum untuk memaparkan strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan Expo Inovasi Daerah 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Kegiatan yang merupakan pengembangan dari Expo Inovasi Desa itu akan melibatkan 35 organisasi perangkat daerah, sektor perbankan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pelaku usaha, hingga investor dari berbagai daerah di Sulawesi.
Menurut Yusran, expo tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi potensi daerah, tetapi juga wadah transaksi ekonomi, pengembangan UMKM, serta forum diskusi yang mempertemukan pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan langkah percepatan pembangunan daerah.
“Prioritas pembangunan harus dimulai dari desa. Ketika desa tumbuh dan ekonominya bergerak, dampaknya akan mengalir ke kota. Masyarakat punya daya beli, usaha berkembang, dan perputaran ekonomi meningkat. Itulah fondasi pembangunan Konawe ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memperbarui berbagai basis data strategis daerah, mulai dari data kependudukan hingga pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menutup arahannya, Bupati Konawe menegaskan bahwa target PAD harus dicapai melalui kerja cerdas, pendataan yang akurat, dan inovasi pelayanan, bukan dengan kebijakan yang berpotensi memberatkan rakyat.
“PAD harus naik, tetapi kesejahteraan masyarakat juga harus tetap terjaga. Jangan sampai pemerintah untung di atas kertas, sementara rakyat justru kesulitan,” pungkasnya.
Pos terkait
Tidak ada komentar