BAITSULTRA.COM/KONAWE — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan tidak lagi dipandang sebagai persoalan musiman. Pemerintah Kabupaten Konawe memilih bergerak lebih awal dengan memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor guna mencegah bencana berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., saat memimpin Apel Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta Kekeringan di Halaman Kantor Bupati Konawe, Rabu (2/9/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah, TNI, Polri, BPBD, Damkar, relawan, dan berbagai unsur terkait, Yusran menegaskan bahwa perubahan cuaca dan iklim yang terjadi belakangan ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
“Risiko ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sektor pertanian, ketersediaan air bersih hingga aktivitas perekonomian daerah,” tegasnya.

Apel siaga tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kegiatan itu juga diperkuat dengan Keputusan Bupati Konawe Nomor 100.3.3.2/456 Tahun 2026 tentang Siaga Darurat Bencana Alam.
Menurut Yusran, pola penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengedepankan langkah pencegahan melalui deteksi dini dan respons cepat.
“Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan respons harus berjalan cepat, terpadu, serta terkoordinasi,” ujarnya.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Bupati Konawe mengeluarkan sejumlah instruksi strategis. Seluruh instansi terkait diminta memastikan personel, kendaraan operasional, alat pemadam kebakaran, perangkat komunikasi, hingga dukungan logistik berada dalam kondisi siap digunakan kapan saja.
Selain itu, pemantauan terhadap wilayah rawan karhutla dan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan harus diperkuat. Sistem pelaporan juga diminta berjalan cepat dan akurat agar setiap potensi bencana dapat segera ditangani sebelum meluas.

Yusran menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan semata tugas pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan aktif melakukan edukasi kepada warga terkait bahaya pembakaran lahan, pentingnya menjaga sumber air, serta langkah-langkah mitigasi ketika musim kering berlangsung.
Dalam arahannya, Yusran secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, dan jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan,” pesannya.
Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Selain fokus pada ancaman kebakaran, Pemkab Konawe turut mendorong gerakan hemat air sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Perhatian khusus akan diberikan kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Menutup arahannya, Yusran menegaskan bahwa apel siaga tidak boleh menjadi kegiatan seremonial semata. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja pemerintah dan budaya hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Siap mencegah, siap merespons, dan siap melindungi masyarakat harus menjadi semangat bersama. Dengan koordinasi yang kuat dan kepedulian semua pihak, risiko karhutla dan kekeringan di Konawe dapat kita tekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Tidak ada komentar