BAITSULTRA.COM/KONAWE – Komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi indikator antikorupsi di tingkat desa. Dalam kesempatan itu, Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., memanfaatkan momentum tersebut untuk memaparkan sejumlah program strategis pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Di hadapan tim KPK, Yusran menjelaskan bahwa pertanian masih menjadi salah satu sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat Konawe. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui pembenahan infrastruktur penunjang, termasuk akses jalan menuju kawasan pertanian.

Ia mengakui, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Namun, pemerintah daerah secara bertahap telah melakukan upaya perbaikan yang saat ini masih berjalan.
Selain akses jalan, ketersediaan sumber air juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut Yusran, keberadaan bendungan dan infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian, khususnya persawahan.
Ia menyebutkan, kondisi ketersediaan air di Konawe relatif terjaga, termasuk ketika memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung agar petani tetap dapat menjalankan aktivitas pertanian.
“Pada saat musim kemarau, kondisi air di Konawe masih stabil. Bahkan ketika Menteri datang berkunjung, kondisi persawahan kita tetap terjaga,” jelas Yusran.

Tak hanya pertanian, pengembangan sektor peternakan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Yusran mengungkapkan, sebagian besar masyarakat Konawe telah memiliki ternak sapi. Melihat potensi tersebut, pemerintah daerah mulai mengarahkan program bantuan pada pembangunan kandang agar pola pemeliharaan ternak dapat ditingkatkan melalui sistem penggemukan atau penggemukan sapi dalam kandang (intensif).
“Kebanyakan masyarakat Konawe sudah memiliki sapi. Karena itu, salah satu program yang kami alokasikan adalah pembangunan kandang, sehingga ke depan sapi bisa digemukkan di dalam kandang,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga tengah mengkaji pengembangan kawasan peternakan terpadu dengan lokasi yang diupayakan berada jauh dari permukiman warga. Langkah ini dimaksudkan agar aktivitas peternakan dapat berkembang tanpa menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan lingkungan masyarakat.

Dalam skema bantuan, Pemkab Konawe memilih pembangunan kandang berukuran lebih kecil agar alokasi anggaran bisa menjangkau lebih banyak kelompok tani.
Menurut Yusran, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan membangun kandang berukuran besar yang membutuhkan anggaran lebih tinggi dan berpotensi membatasi jumlah kelompok penerima manfaat.
“Kami kecilkan ukuran kandangnya supaya seluruh kelompok tani bisa mendapatkan bantuan. Kalau kandangnya dibuat besar, tentu tidak semua kelompok bisa terakomodasi, apalagi anggarannya juga cukup besar,” terangnya.
Sementara itu, pada sektor peternakan unggas, pemerintah daerah turut membuka peluang pengembangan usaha ayam bagi masyarakat maupun kelompok tani yang memiliki lahan dan lokasi sesuai.
Pengembangan ayam kampung dan ayam petelur juga menjadi perhatian sebagai upaya meningkatkan produksi peternakan lokal sekaligus membuka peluang usaha baru di pedesaan.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Konawe berharap potensi pertanian dan peternakan dapat dikelola secara lebih produktif, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, penguatan dua sektor tersebut bukan sekadar meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Tidak ada komentar