Konawe Jadi Pusat Gerakan Tanam Serempak Nasional
BAITSULTRA.COM/KONAWE – Kabupaten Konawe kembali menjadi sorotan nasional setelah ditunjuk sebagai pusat pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak Nasional yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Desa Kumapo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan serentak di 25 provinsi dengan target luas tanam mencapai 50 ribu hektare tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Ida Widi Arsanti, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Muhammad Harliansyah, Dandim 1417/Kendari Letkol Arm Danny Girsang, para penyuluh pertanian lapangan (PPL), kepala desa, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Konawe Ferdinand Sapan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program strategis, mulai dari cetak sawah baru, optimalisasi lahan pertanian hingga peningkatan sistem irigasi.
Menurut Ferdinand, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya jaringan irigasi pada sejumlah lahan hasil program cetak sawah. Beberapa lahan yang telah dibangun dinilai belum sesuai dengan elevasi sehingga belum mampu dialiri air secara maksimal.
Padahal, Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber air yang sangat besar. Bendung Wawotobi diperkirakan mampu mengairi sekitar 18 ribu hektare lahan pertanian, sementara Waduk Ameroro memiliki potensi layanan irigasi hingga 35 ribu hektare.
“Lahan persawahan di Konawe dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila sistem irigasinya terintegrasi dengan baik,” ujar Ferdinand.
Selain persoalan irigasi, pemerintah daerah juga mencatat masih adanya kendala dalam penyediaan benih unggul. Selama ini sebagian besar petani masih menggunakan varietas benih yang sama secara berulang sehingga produktivitas belum mencapai potensi maksimal. Akibatnya, terdapat selisih hasil panen yang diperkirakan mencapai 4 hingga 5 ton per hektare dibandingkan potensi produksi yang seharusnya bisa diraih.
Di sisi lain, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dari total kebutuhan yang ada, baru sekitar 50 persen yang dapat dipenuhi sehingga dukungan mekanisasi pertanian belum berjalan optimal.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya minat sebagian masyarakat untuk bertani. Sejumlah petani mulai beralih ke sektor pekerjaan lain karena menganggap usaha pertanian belum memberikan pendapatan yang stabil. Namun demikian, Ferdinand optimistis kondisi tersebut dapat berubah seiring meningkatnya harga gabah di tingkat petani.
“Semoga dengan harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram, ini bisa menjadi motivasi agar petani kita makin semangat dan tidak beralih ke pekerjaan lain,” katanya.
Ferdinand juga mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian yang telah dibangun melalui program pemerintah agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, konversi lahan pertanian produktif dapat berdampak terhadap ketahanan pangan daerah bahkan berpotensi dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perbaikan sistem irigasi menjadi langkah penting agar lahan sawah tetap produktif dan tidak beralih ke komoditas maupun peruntukan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Ida Widi Arsanti menekankan, bahwa keberhasilan Gerakan Tanam Serempak tidak hanya bergantung pada tersedianya lahan, tetapi juga pada pengawalan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para penyuluh pertanian.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujar Ida.
Ia juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan air bagi sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan program pompanisasi sebagai solusi menjaga keberlangsungan musim tanam.
“Kita harus mengantisipasi El Nino. Solusinya adalah pompanisasi agar ketersediaan air tetap terjaga sehingga petani bisa terus menanam. Namun di beberapa daerah sudah terjadi hujan, sehingga kami mendorong agar segera dilakukan penanaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa upaya meningkatkan produksi pangan nasional tidak cukup hanya mempertahankan Indeks Pertanaman (IP) 200, melainkan harus ditingkatkan menjadi IP300 agar target swasembada pangan dapat tercapai.
“Target kita bukan hanya IP200, tetapi IP300. Harga gabah juga harus tetap memberikan keuntungan bagi petani,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh lahan yang masuk dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah), Corporate Social Responsibility (CSR), maupun program cetak sawah rakyat tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
“Jangan sampai lahan Oplah, CSR maupun cetak sawah rakyat dikonversi untuk penggunaan lain. Lahan yang sudah dibuka harus dimanfaatkan dan ditanami, bukan dibiarkan terlantar,” tegas Ida.
Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian harus dilakukan melalui pendekatan intensifikasi berbasis agribisnis modern dengan target produksi mencapai 10 ton gabah per hektare.
Di akhir sambutannya, Ida memberikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian lapangan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani.
“Saya berharap PPL jangan pernah jenuh mendampingi petani. Teruslah membantu mereka agar produktivitas pertanian semakin meningkat,” pungkasnya.
Pos terkait
Tidak ada komentar