Forum AKPSI Nasional: Wabup Konawe Perjuangkan Bagi Hasil Sawit dan Infrastruktur Penunjang Petani
BAITSULTRA.COM/JAKARTA – Suara daerah penghasil sawit kembali mengemuka dalam Workshop Penguatan Pengelolaan Sawit Daerah yang digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (AKPSI) melalui rangkaian kegiatan AKPSI dan Sawit Expo bertema “Sawit untuk Rakyat”.
Dalam forum nasional yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (7/7/2026), Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, tampil menyuarakan kepentingan daerah penghasil agar memperoleh manfaat yang lebih adil dari industri sawit nasional.
Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, itu mempertemukan para kepala daerah dari berbagai sentra perkebunan sawit di Indonesia untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perkebunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Dalam forum tersebut, salah satu rekomendasi utama yang mengemuka adalah perlunya regulasi yang memberikan porsi bagi hasil kepada kabupaten penghasil sawit.
Menurut Syamsul Ibrahim, selama ini daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri sawit nasional, namun manfaat ekonomi yang diterima daerah masih belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
“Daerah penghasil sawit harus merasakan manfaat langsung dari hasil produksi yang dihasilkan. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan regulasi yang memungkinkan adanya kontribusi atau bagi hasil untuk kabupaten penghasil, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Sulawesi Tenggara tiga periode tersebut.
Ia menjelaskan, Sulawesi Tenggara memiliki empat kabupaten penghasil kelapa sawit, yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana. Keempat daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung target peningkatan produksi sawit nasional.
Selain mendorong lahirnya regulasi yang berpihak kepada daerah, Syamsul juga menyoroti kondisi harga tandan buah segar (TBS) sawit yang saat ini berada di kisaran Rp3.600 per kilogram. Ia berharap harga tersebut tetap stabil bahkan meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel B50 yang sedang didorong pemerintah.
Menurutnya, program B50 merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
“Kami mendukung penuh program B50. Sawit menjadi bahan baku utama sehingga pengembangan perkebunan harus terus diperkuat. Selain meningkatkan pendapatan petani, program ini juga akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan memperkuat produksi energi dalam negeri,” katanya.
Tak hanya berbicara soal regulasi dan harga komoditas, Wabup Konawe juga membawa aspirasi pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting bagi kelancaran distribusi hasil perkebunan. Ia berharap PT UAM dapat merealisasikan pembangunan Jembatan Bailey yang menghubungkan wilayah Angata dengan Konawe Selatan.
Keberadaan jembatan tersebut diyakini akan membuka akses distribusi yang lebih efisien bagi para petani. Hasil panen sawit dari kawasan Angata dan sekitarnya nantinya dapat dipasarkan melalui jalur yang lebih dekat menuju Besulutu, sehingga menekan biaya transportasi dan mempercepat arus distribusi komoditas.
Sementara itu, workshop AKPSI menghasilkan lima langkah strategis yang akan menjadi rekomendasi bersama bagi pemerintah pusat dan daerah. Kelima langkah tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit, penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan sawit berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, daerah-daerah penghasil berharap industri kelapa sawit tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang hidup dan beraktivitas di sekitar kawasan perkebunan.
Laporan: Redaksi
Pos terkait
Tidak ada komentar