HUT KORPRI ke-54: Bupati Konawe Tekankan Transformasi Pelayanan ASN
BAITSULTRA.COM./KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 yang diikuti oleh seluruh ASN dari berbagai perangkat daerah, Senin (1/12/2025).
Peringatan HUT KORPRI tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju,” sebagai komitmen memperkuat profesionalitas birokrasi di daerah.
Upacara dipimpin lansung oleh Bupati Konawe, H.Yusran Akbar ST., dalam membacakan sambutan Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dharma bakti, dedikasi, dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara.
“Saudara telah bekerja keras untuk melayani dengan sepenuh jiwa, profesional dan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, kejayaan Bangsa, serta kemajuan Negara,” ucapnya.
Dikatakannya, tema yang diusung dalam HUT KORPRI ini mencerminkan tekad ASN untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian, menjadi kekuatan moral dan profesional, menjadikan KORPRI sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan, dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota KORPRI.
“Pengabdian serta perjuangan KORPRI bagi negeri ini memiliki arti yang sangat mendalam dalam setiap langkah dan karya, KORPRI senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air, ” katanya.
Dikatakannya, kesejahteraan para anggota KORPRI harus menjadi perhatian utama, pola karier dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas.
“Kemandirian dan netralitas korpri harus senantiasa dijaga, karena kedua hal inilah yang menjadi dasar kekuatan organisasi ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa,” jelasnya.
KORPRI, lanjutnya, dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan ASN, serta menjaga netralitas birokrasi dari berbagai kepentingan.
“Dalam era digital, ASN dituntut adaptif, inovatif, efisien, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat transparansi pemerintah,” lanjutnya.
Pemerintah terus berkomitmen memperkuat Korpri dan ASN, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang memperkuat profesionalisme, kode etik, dan standar pelayanan birokrasi. ASN juga menjadi garda terdepan dalam pengelolaan APBN dan APBD sehingga integritas, efektivitas, dan efisiensi sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian Asta Cita.
Pada kesempatan ini pula, ditekankan seruan “KORPRI Siaga” sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi tantangan pelayanan publik, dinamika nasional, dan penanggulangan bencana.
“Delapan Tekad Kesiapsiagaan KORPRI ditegaskan sebagai komitmen bersama dalam memperkuat persatuan, kompetensi, integritas, serta peran Korpri sebagai kekuatan moral birokrasi,” tuturnya.
Diakhir sambutannya, Bupati Berharap pringatan Hari KORPRI ke-54 ini menjadi penguat motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan daerah serta bangsa.
Upacara ini juga turut dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan kepada ASN Berinovasi tahun 2025, dan SK Pensiun kepada para ASN, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi panjang, loyalitas, serta pengabdian tanpa cacat kepada negara, yang diharapkan menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh ASN dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe.
Sementara itu, salah satu penerima penghargaan Mahbub Fauzi, S.Pd.I menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah, karena menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para ASN untuk terus berkontribusi.
“Ini adalah penghargaan perdana yang diberikan Pemkab Konawe kepada peserta PKA. Kami ingin PKA tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan baru yang solutif,” ujar Sekretaris Dinas Kominfo Konawe itu.
Fauzi mengatakan, Inovasi digital PINDARA KONAWE yang ditampilkannya pada saat PKA, dirancang sebagai solusi digital terpadu agar layanan pemerintahan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses. Ke depannya diberharapkan inovasi ini dapat diintegrasikan lebih luas dalam sistem pelayanan daerah.
“Inovasi PINDARA Konawe diapresiasi karena menawarkan konsep pemerintahan digital yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Platform ini dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik,mempercepat arus informasi,
meningkatkan transparansi,bserta memperkuat efektivitas birokrasi,” tuturnya.
Adapun tujuh ASN yang menerima penghargaan berkat Inovasi digitalnya antara lain:
1. Rianti, S.Pt (Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan) Inivasi Digital “SIPANDU” Pemanfaatan jerami padi menjadi silase pakan ternak, mengubah limbah pertanian menjadi pakan bernilai ekonomi.
2. Abed Nego Limbong SE., MM (BKPSDM) “SIMP3K” Sistem Informasi Manajemen PPPK berbasis digital untuk pendataan kepegawaian yang lebih cepat dan akurat.
3. Andi Muhammad Idris SE., (Dinas Koperasi & UKM) “SIDAK” Sistem Informasi Data Administrasi Koperasi yang terintegrasi dan akurat.
4. La Ode Muhamad Adnan SE., (Sekretariat Daerah), E-Monev (MONALISA) Platform digital pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Mahbub Fauzi, S.Pd.I (Dinas Komunikasi & Informatika) “PINDARA KONAWE” Tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk efisiensi layanan publik.
6. Robin Hermansah, S.Si., MM., (Dinas Ketahanan Pangan) “PADITA KONAWE” Pasar Pangan Digital Terjangkau untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pangan murah berkualitas.
7. Sumarto ST., (Sekretariat Daerah) “SI-BATAS” Digitalisasi data batas desa untuk mengurangi potensi konflik administratif.
Pos terkait
Tidak ada komentar